Jakarta – implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperkuat oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk proses administrasi persuratan. Aplikasi ini telah diterapkan di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sejak 15 Januari 2024.

Mey Rany, Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, mengapresiasi penggunaan Aplikasi SRIKANDI yang telah berjalan selama hampir 2 bulan. Dia juga menyatakan penghargaan terhadap adaptasi unit kerja terhadap perubahan administrasi persuratan dari manual menjadi digital.

Sebagai Unit Kerja Eselon I di Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pionir dalam menerapkan sistem persuratan elektronik, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menggunakan SRIKANDI untuk berbagai proses, mulai dari registrasi surat masuk hingga penandatanganan surat keluar.

Mey Rany menjelaskan bahwa Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah menyiapkan pendekatan khusus untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul selama pelaksanaan SRIKANDI sebagai budaya dan cara kerja baru di setiap unit kerja.

Rizza Kamajaya, Kabag Umum Ditjen Bina Adwil, menegaskan komitmen untuk mendukung penyelesaian kendala yang muncul selama dua bulan penggunaan SRIKANDI. Meskipun masih ada tantangan seperti adaptasi dari proses manual ke digital, serta masalah jaringan dan teknis, Ditjen Bina Adwil akan terus melakukan koordinasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Ditjen Bina Adwil akan secara rutin menggelar rapat koordinasi internal untuk mengevaluasi implementasi digitalisasi persuratan ini, dan juga akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis untuk memastikan seluruh pegawai memahami dengan baik proses administrasi persuratan yang baru ini.