Jakarta – 3 Juli 2026
Sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, produktif, kompeten, dan berkinerja tinggi, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur di Jakarta, 1-3 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BPSDM Kemendagri, dan Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Saat ini, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan diperkuat oleh 374 ASN yang terdiri atas 255 PNS dan 119 PPPK. Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Sri Purwaningsih menegaskan bahwa peningkatan kualitas aparatur harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola organisasi melalui pengelolaan aset yang akuntabel, penataan SDM berbasis kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta budaya kerja yang menjunjung nilai-nilai BerAKHLAK. “Pengelolaan organisasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang mengelolanya. Perencanaan kebutuhan barang yang tepat, pengelolaan aset yang akuntabel, penataan SDM berbasis kompetensi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta budaya kerja yang menjunjung nilai-nilai Pelayanan Publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, dan akuntabel,” ujar Sri Purwaningsih.
Pada kesempatan tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai pelaksanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), siklus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK), konsep super agility dan empat tipe kepribadian, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta penguatan budaya kerja ASN dalam mendukung implementasi sistem merit. Materi disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kekayaan Negara (PKN) IVA Kementerian Keuangan Cucu Supyan Cahyana, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Biro Keuangan dan Aset Kemendagri Hary Sulistyo Rahardjo, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kemendagri Edang Mochamad, Winner Satriadi Harahap dari Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri, serta Intan Permatasari dari Kementerian PANRB.
Sri Purwaningsih juga mengingatkan seluruh pegawai agar senantiasa menjunjung tinggi disiplin sebagai fondasi utama dalam membangun kinerja organisasi. Menurutnya, komunikasi internal, koordinasi, dan kolaborasi yang intensif harus terus diperkuat, termasuk melalui pengukuran beban kerja yang tepat guna mendukung kebutuhan organisasi, khususnya dalam penguatan fungsi media di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. “Tolong ikuti aturan disiplin pegawai, saling mengingatkan, serta perkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam organisasi. Disiplin merupakan langkah paling awal dalam membangun kepercayaan pimpinan terhadap kinerja pegawai,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk terus meningkatkan tata kelola organisasi melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan, Bagian Umum Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan juga memperkenalkan inovasi integrasi layanan kearsipan melalui rencana aksi perubahan Single Window Preservation Arsip yang mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan ketepatan (CEKATAN).
Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya mengatakan inovasi tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan organisasi serta mendukung terciptanya tata kelola kearsipan yang lebih optimal dan segera dapat diimplementasikan di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
“Perubahan besar justru seringkali lahir bukan dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, Platform Integrasi Layanan Kearsipan berbasis Kecepatan, Kemudahan dan Ketepatan atau disingkat CEKATAN merupakan aksi perubahan inovatif yang diharapkan menjadi katalisator bagi terwujudnya optimalisasi tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil” ujar Rizza.
Melalui pembinaan aparatur dan pengembangan inovasi tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan berkomitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus tata kelola organisasi yang adaptif, profesional, dan akuntabel guna mendukung pelayanan publik yang semakin optimal.
