Banyuwangi – Indonesia memimpin pembahasan strategis pengembangan kota cerdas dalam The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting. Dalam forum tersebut, Indonesia mengangkat isu pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai agenda prioritas kawasan ASEAN.
Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga menjabat sebagai National Representative dan Shepherd ASEAN Smart Cities Network (ASCN).
Pertemuan tahunan ASCN sejatinya dijadwalkan berlangsung di Filipina. Namun, Pemerintah Filipina selaku Ketua ASCN 2026 memutuskan pelaksanaannya digelar secara daring dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di kawasan. Banyuwangi ditunjuk sebagai pusat pelaksanaan delegasi Indonesia.
Dalam forum tersebut, Safrizal memaparkan perkembangan 18 proyek Smart City yang dijalankan enam kota anggota ASCN Indonesia, yakni DKI Jakarta, Banyuwangi, Makassar, Sumedang, Semarang, dan Denpasar.
“Berdasarkan ASCN Monitoring and Evaluation Report 2025, kontribusi Indonesia mencapai sekitar 13,4 persen dari total 134 proyek ASCN di kawasan ASEAN,” ujar Safrizal, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, berbagai proyek tersebut meliputi digitalisasi pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, mobilitas perkotaan, pelayanan kesehatan berbasis teknologi, hingga pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, Indonesia juga memperkenalkan Kota Semarang dan Kota Denpasar sebagai anggota baru ASCN. Dengan demikian, jumlah kota Indonesia dalam jaringan ASEAN Smart Cities Network bertambah menjadi enam.
Penambahan anggota tersebut dinilai menjadi bukti meningkatnya kepercayaan ASEAN terhadap komitmen Indonesia dalam mengembangkan kota cerdas sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pemerintah daerah menjalin kerja sama internasional, mengakses inovasi, dan mengembangkan proyek pembangunan perkotaan berkelanjutan. Sebagai Shepherd ASCN, Indonesia tahun ini mengangkat isu pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai agenda strategis kawasan.
Safrizal menjelaskan Indonesia memperkenalkan pendekatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah sejak dari sumber. Pendekatan tersebut dilakukan melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dipadukan dengan percepatan pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WTE) di berbagai daerah.
“Pendekatan ini diharapkan menjadi model kolaborasi regional dalam mewujudkan kota yang lebih bersih, tangguh, dan rendah emisi,” kata Safrizal.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia mengundang seluruh anggota ASCN menghadiri Indonesia International Smart City Expo and Forum (IISMEX) 2026 yang akan digelar pada 11-13 Agustus 2026 di Jakarta. Dalam rangkaian acara tersebut juga akan diselenggarakan Waste-to-Energy Forum sebagai wadah berbagi pengalaman, membangun kemitraan, hingga membahas pembiayaan proyek pengelolaan sampah perkotaan.
Safrizal menegaskan pembangunan kota cerdas tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Banyuwangi dipercaya menjadi pusat pelaksanaan daring Delegasi Indonesia dalam The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting atas penunjukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan penunjukan Banyuwangi mempertimbangkan rekam jejak daerah tersebut dalam pengembangan smart city.
“Ini memang juga instruksi dari Mendagri, terutama Pak Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang menunjuk Banyuwangi sebagai tuan rumah. Mungkin juga karena melihat kesiapan Banyuwangi dan progres yang telah dilakukan. Banyuwangi sudah menjadi bagian dari ASEAN Smart Cities Network sejak 2015, sehingga banyak perkembangan yang telah dicapai,” jelas Ipuk.
Menurut Ipuk, implementasi smart city di Banyuwangi tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan.
“Saat ini fokus Banyuwangi adalah pengentasan kemiskinan. Karena itu kami memperkuat pelayanan publik yang cepat, berbasis dampak kepada masyarakat, serta memperluas pelayanan melalui desa-desa,” katanya.
Ia menjelaskan, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Cakupannya tidak hanya layanan rumah sakit, puskesmas, maupun posyandu, tetapi juga persoalan yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat seperti pengelolaan sampah, perbaikan gizi, hingga percepatan penanganan stunting.
“Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan digitalisasi, basis data yang akurat, serta kolaborasi dengan berbagai komunitas. Jadi program-program pemerintah tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga melibatkan masyarakat agar manfaatnya semakin luas,” tutur Ipuk.
Kepercayaan menjadi tuan rumah pelaksanaan daring Delegasi Indonesia dalam ASCN 2026 semakin mengukuhkan posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang konsisten mengembangkan konsep smart city berbasis pelayanan publik, sekaligus menjadi contoh implementasi transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
