Jakarta – Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Jakarta pada tanggal 6 s.d. 8 Februari 2024.
Rapat ini membahas sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah. Mayoritas kerja sama masih terhenti pada tingkat kesepakatan bersama dan belum dilanjutkan dengan penyusunan perjanjian kerja sama. Faktor-faktor beragam diidentifikasi sebagai penyebab utama, dan dalam menghadapi tantangan tersebut, peran Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama menjadi sangat penting.
Edi Cahyono, S.STP, M.AP., Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama, menyatakan, “Pelaksanaan kerja sama daerah saat ini menghadapi beberapa hambatan yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah kerja sama sering kali hanya dianggap sebagai seremoni kepala daerah, tanpa diikuti langkah-langkah konkret untuk implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengubah paradigma ini dan menjadikan kerja sama sebagai langkah nyata menuju kemajuan daerah.”
Selain itu, fokus utama rapat ditujukan pada pentingnya identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
“Proses identifikasi ini merupakan tahap awal yang tidak boleh diabaikan. Kami melihat bahwa belum adanya identifikasi yang jelas menjadi kendala utama, sehingga perlu ditekankan bahwa identifikasi yang matang akan menjadi pondasi kokoh bagi pelaksanaan kerja sama yang berhasil,” tambah Edi.
Baca berita lainnya:
Ditjen Bina Adwil menegaskan perlunya sosialisasi yang lebih luas terkait urgensi kerja sama daerah, merespons kurangnya pemahaman beberapa pemerintah daerah akan urgensi dan regulasi terkait kerja sama. Ditjen Bina Adwil siap memberikan dukungan dan bimbingan kepada pemerintah daerah untuk memastikan pemahaman penuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
“Kemampuan SDM dalam mengidentifikasi kebutuhan, melakukan pemetaan, dan menetapkan prioritas kerja sama adalah faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, kami akan meningkatkan pelatihan dan pembinaan untuk memastikan bahwa setiap tahapan kerja sama dilakukan dengan baik dan terintegrasi,” tutup Edi.
Dengan pemahaman akan pentingnya identifikasi kerja sama melalui dukungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, diharapkan setiap program kerja sama dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Rapat Koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan untuk menciptakan kerja sama antardaerah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
